Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek dr.Agus Harijono mengatakan, untuk mencukupi kebutuhan dokter anak, rumah sakit akan bekerjasama dengan meminta bantuan dokter Tri Hartono. Dokter spesialias anak ini sudah pensiun sekitar dua tahunan terakhir. “Sedang kami bicarakan dengan Pak Tri, agar beliau bersedia menangani kasus-kasus tertentu pada saat kami butuhkan,” ucap Agus.
Dijelaskan Agus, kesanggupan Tri Hartono ini lebih bersifat sebagai peng abdian saja. Tri Hartono sendiri tidak bersedia ada ikatan dengan rumah sakit. Hanya saja dia bersedia menangani pasien, dengan satu syarat dia memang sedang tidak ada kesibukan lainnya.
“Kami tidak bisa memaksa. Kalau Pak Tri bisa datang, maka kami serahkan penanganan pasien dengan kasus yang memerlukan penanganan dokter spesialis ini.
Namun jika beliau mamang ada waktu, ya bersedia menangani. Jika Pak Tri tidak bisa datang, maka kami tetap harus merujuk pasien tadi,” ujar Agus.
Pentingnya dokter spesialis ini bisa dirasakan seperti saat terjadi lonjakan korban demam berdarah beberapa bulan belakangan. Untuk bulan Januari saja misalnya, rumah sakit mencatat ada 207 kasus demam berdarah. Dengan rincian 100 korban laki-laki dan 107 korban perempuan. Sementara pada Februari, sampai dengan kemarin ada sebanyak 30 korban.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 pasien akhirnya dirujuk. Kebanyakan pasien ini dirujuk ke RSUD dr. Iskak Tulungagung. “Jika pasien masih mengalami gejala dan belum parah, masih bisa kami tangani dengan pemeriksaan dokter umum. Perawatan dengan pemberian cairan,” ujar Agus.
Upaya untuk mendapatkan dokter spesialis anak ini, sudah berusaha dilakukan. Mulai dari membuka pendaftaran lewat jalur umum, maupun dengan tawaran memberikan penghasilan tambahan. “Tapi sampai sekarang belum ada yang berminat,” ucap Agus.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Trenggalek Cipto Wiyono mengatakan, pemkab berusaha bisa mendapatkan dokter spesialis anak ini. Disampaikan Cipto, jika lewat jalur umum susah didapat, maka jalan lainnya melalui jalur khusus.
“Mekanisme pengadaan CPNS itu ada tiga jalur. Honorer, umum dan khusus. Nah kami akan upayakan lewat jalur ketiga ini. Kalau memang pemerintah daerah sangat membutuhkan super prioritas, proses benar, mekanismenya benar, tentu sesuai dengan prosedur,” kata Cipto.
Jika memang upaya ini tetap tidak mendapatkan hasil, maka upaya lainnya dengan membiayai pendidikan bagi dokter umum. “Kalau memang anggarannya tersedia bisa saja. Meskipun nanti konsekuen sinya memerlukan waktu yang lama. Karena setidaknya butuh lima tahun,” kata Cipto.
0 comments:
Post a Comment