Belum Nikmati Kenaikan Gaji (Gaji Bupati Masih Rp 6,6 Juta)

TULUNGAGUNG - Putusan pemerintah untuk menaikkan gaji pejabat negara tampaknya belum dinikmati pejabat daerah. Karenanya, gaji mereka masih memakai aturan lama.

Seperti halnya Bupati Tulungagung Heru Tjahjono dan Wakil Bupati M Athiyah. Gaji kedua orang nomor satu dan dua di Pemkab Tulungagung itu memakai aturan lama, yaitu Surat Edaran (SE) Direktur Jendral Anggaran nomor 176/A/2000 tentang Patokan Gaji Bupati. 

Heru yang kali kedua memimpin Kota Marmer ini masih menikmati penghasilan sebesar Rp 6,6 juta per bulan. Sementara gaji Athiyah masih sekitar Rp 5,7 juta.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolahan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tulungagung Hendry Setyawan kemarin. 

Surat edaran juga merinci tunjangan bupati dan wakil bupati. Gaji pokok bupati disebutkan Rp 2,1 juta plus tunjangan jabatan Rp 3,7 juta. Sedang gaji pokok wakil bupati Rp 1,8 juta dan tunjangan jabatan Rp 3,2 juta. Selain itu, keduanya mendapat tunjangan yang sama dengan pegawai negeri sipil (PNS) lainya. Seperti tunjangan beras, suami, anak, pajak penghasilan, tunjangan pajak (lebih jelas, lihat grafis). 

"Kalau dihitung secara keseluruhan penghasilan bupati Rp 6,6 juta. Sedang wakil bupati Rp 5,7 juta. Itu apa adanya," terangnya.

Bukankah sekarang santer kabar tentang kenaikan haji pejabat negara? Hendry menjawab, dirinya belum terima surat edaran baru terkait kenaikan gaji bupati dan wakilnya. 

"Kalau belum menerima surat edaran yang baru, mana berani kami menaikan gaji?" katanya.

Anggota DPRD Tulungagung Suharminto berpendapat belum waktunya gaji pejabat naik. Pasalnya, kondisi masyarakat masih memprihatinkan, terutama kemiskinan. "Waktunya kurang pas," ungkap anggota dewan dari PDI Perjuangan itu. 

Tapi, kata Suharminto, dirinya tak mempermasalahkan gaji pejabat naik asal masyarakat sejahtera. "Tak ada kemiskinan," katanya.