Bupati Tulungagung, Heru Dijatah Rp 3,3 M

TULUNGAGUNG – Bupati Tulungagung Heru Tjahjono diduga dijatah Rp 3,3 miliar. Dana diposkan di program peningkatan pela yanan kedinasan bupati pada APBD 2010. 

Padahal, di APBD juga terdapat pos pela yanan kedinasan pemerintahan Tulungagung. Dananya mencapai Rp 5 miliar. Dikhawatirkan terjadi dobel anggaran. 

Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi M Ichwan Mustofa kemarin. Menurut dia, tak semestinya bupati dianggarkan Rp 3,3 miliar. Itu karena sudah ada pelayanan kedinasan untuk pemkab Tulungagung. “Bupati kan bagian dari pemkab. Bukan terpisah,” ujarnya.  

Dijelaskan dia, bisa dikatakan APBD 2010 tak berpihak ke rakyat. Buktinya masih ditemukan beberapa pos di APBD yang digunakan untuk kepentingan pejabat.

Lantas alokasi untuk rakyat jauh di bawah standar. “Banyak kepotong untuk kegiatan tak jelas manfaatnya,” terang mantan aktivis PMII ini. 

Dia mencontohkan dana pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) hanya di alokasikan Rp 900 juta. Padahal dana PNPM untuk rakyat. Jika dana pendamping semakin besar otomatis kucuran dana dari pusat juga semakin banyak. “Terus mau dapat banyak bagaimana? Wong pendamping tak sampai miliar,” tegas dia.

Tak hanya itu saja, belanja langsung Rp 316 miliar yang notabene untuk rakyat masih dipotong belanja pegawai Rp 12,344 miliar, barang dan jasa Rp 82 miliar dan belanja modal Rp 5,6 miliar.

APBD 2010 yang kini masih direvisi gubernur itu, lanjutnya, perlu dipertanyakan. Utamanya komitmen dari pemkab dan dewan terhadap rakyat. “Terkesan disembunyikan. Baik itu prosesnya maupun paska paripurna,” ujarnya.  

Sedangkan Plt Humas Pemkab Tulungagung Pitoyo ketika dikonfirmasi belum bersedia menjawab. Pasalnya masih perlu melihat data karena terkait perhitungan angka. “Ya bisa dijelaskan jika memang benar dan ada,” katanya.