PNS Sedot 95 Persen APBD

TULUNGAGUNG–Pemkab Tulungagung ditengarai terlalu boros dalam mengelola keuangan daerah yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) tahun 2010. Dari total dana Rp 648.991.116.000, sebanyak Rp 643.792.315.243 tersedot untuk belanja aparat atau gaji 15.345 pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Tulungagung. Atau hampir 95 persen.

Ada pun besarnya anggaran yang dikucurkan Pemkab Tulungagung untuk pembiayaan PNS sangat disesalkan Ketua DPRD Tulungagung periode 1999/ 2004 Chamim Badruzzaman. Menurut dia, tingginya alokasi belanja untuk aparatur menjadikan program pembangunan menjadi minim. Dalam setahun alokasi pembangunan dari DAU hanya Rp 5.298.875.700.
“Darimana warga bisa membangun potensi jika anggran untuk pembangunan minim. Yakni, hanya mengandalkan DAU dari sisa belanja aparatur,” ujar Chamim Badruzzaman.
Chamim Badruzzaman mengatakan, jika masalah itu tidak diselesaikan bisa menjadi bumerang dikemudian hari. “Semua ini harus dikaji secara tuntas,” ucapnya.
Chamim Badruzzaman mencoba memberikan gambaran terkait pengelolaan DAU. Seperti di Kabupaten Malang. Dari total APBD yang berasal dari DAU tahun 2010 setidaknya Rp 967.107.349.000. Sedangkan untuk biaya 17.484 PNS dianggarkan Rp 820. 644.266.600. “Dari DAU tahun 2010 itu, Pemkab Malang saja bisa menyisihkan sekitar Rp 166.463. 824.000. Bandingkan dengan Tulungagung?” keluhnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung Maryoto Birowo dikonfirmasi terpisah mengakui jika alokasi pembangunan yang dianggarkan Pemkab Tulungagung cukup minim. Yakni Rp 5,2 miliar. “Kami mengakui, alokasi DAU memang banyak yang terserap untuk belanja dan gaji PNS. Namun, kita masih bisa melakukan pembangunan di beberapa daerah, meskipun dalam skala kecil karena faktor dana,” katanya.