Terkait Masukan Masyarakat Soal CPNS, Pimpinan Dewan Adem Ayem

TRENGGALEK – Anggota dewan dan LSM menagih janji pimpinan DPRD Trenggalek untuk segera membentuk panitia khusus (pansus) CPNS. Itu setelah wakil rakyat setempat mengesahkan R-APBD 2010 menjadi APBD. Desakan itu di ung kap kan Sekretaris Komi i I Sugino Poedjosemito dan Koordinator Konsorsium Rakyat Treng galek (KRT) Doding Rahmadi yang di temui terpisah.

“Pembentukan pansus CPNS tak boleh di un ur-undur terus. Masyarakat menunggu kerja dari wakil rakyat untuk membuktikan ada atau tidaknya kecurangan dalam rekrutmen CPNS 2009,” kata Sugino.

Pria yang walk out saat pengesahan R-APBD itu melanjutkan, jika pansus terus diundur, masyarakat akan menyudutkan wakil rakyat. Masyarakat akan beranggapan ada tarik ulur kepentingan antara dewan dan panitia CPNS. “Atau mungkin masyarakat menganggap wakil rakyat masuk dalam sistem jaringan CPNS. Padahal, kan tak ada jaringan CPNS di dewan,” ungkapnya. 

Dijelaskan, selama wakil rakyat membahas RAPBD 2010, ada informasi dari masyarakat tentang kebobrokan rekrutmen CPNS terus masuk.

Namun saat ini dia belum berani mengungkapkan ke publik. Dengan alasan masih menunggu terbentuknya pansus terlebih dahulu. “Intinya, masyarakat mendesak agar pansus dibentuk secepatnya. Nah, semestinya wakil rakyat respon dengan momentum seperti ini. Jika bukan untuk mem per ju ang kan rakyat, buat apa ada wakil rakyat?” katanya, seolah ber filsafat.

Seperti diberitakan sebelumnya, rekrutmen CPNS 2009 di Treng galek diduga bermasalah. Sejumlah elemen dan peserta tes yang tak lolos CPNS mendesak agar dewan setempat membentuk pansus.

Kejanggalan yang terungkap adalah panitia rekrutmen tidak berkoordinasi dengan dewan terkait penunjukkan pihak ketiga, yakni UI (Universitas Indonesia). Kemudian, panitia tidak mengumumkan daftar nilai peserta yang lolos seleksi. Selain itu, sejumlah anak pejabat lolos seleksi, serta masih banyak lagi lainnya.

Komisi I DPRD Trenggalek sudah merekomendasikan ke pimpinan dewan untuk membentuk pansus CPNS. Namun rencana pembentukan terhalang dengan aktivitas dewan untuk membahas R-APBD. Nah, setelah R-APBD di sahkan, kini sejumlah elemen mendesak agar pembentukan pan sus direalisasi secepat mungkin.

Koordinator Konsorsium Rak yat Trenggalek (KRT) Doding Rahmadi mengatakan, setelah penetapan APBD 2010, saatnya pim pinan dewan mengutamakan pem bentukan pansus CPNS.

Karena pelaksanaan CPNS di Treng galek masih menjadi tanda tanya di masyarakat. Begitu pula untuk hasilnya. Karena selama ini masyarakat masih meragukan kualitas abadi negara dan masyarakat yang diterima di lingkungan Pemkab Trenggalek.

Ditambahkan, selama ini laporan dari masyarakat terus masuk ke meja KRT. Nantinya, laporan mengenai kejanggalan rekrut­men CPNS dapat dijadikan referensi bagi wakil rakyat yang menjadi anggota pansus.