TRENGGALEK - Ditodong mesti bayar sebesar Rp 15 juta dulu sebelum membawa pulang formulir, diduga menyebabkan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati di PKB menjadi kurang diminati. Aturan yang kaku ini juga membuat calon, baik dari dalam maupun luar partai menjadi kurang greget.
Ini disampaikan salah satu pengurus anak cabang (PAC) Trenggalek Hidayat Nurhasyim. "Mestinya pembayaran dilakukan pada waktu pengembalian formulir. Jadi calon bisa berpikir dua kali untuk mendaftar," ujar Nurhasyim.
Pengusaha emas ini menduga, pembayaran lebih dulu ini menjadi bagian dari setting politik pengurus. Akibatnya ketika mulai dibuka dari Rabu lalu sampai kemarin belum juga ada calon mendaftar.
Tentang hal ini Sekretaris Des Pilkada DPC PKB Trenggalek Sukarodin mengatakan jika langkah tersebut bertujuan agar partai tidak dipermainkan. "Kalau tidak begitu, nanti hanya akan dipakai orang untuk iseng, jadinya ndak serius. Kalau serius macung bupati atau wakil bupati, saya kira ndak akan keberatan kalau membayar dahulu," kata Sokarodin.
Sementara, Ketua Des pilkada Samsul Anam menyatakan tetap optimis bakal banyak calon yang mendaftar lewat partainya. "Kabarnya Pak Harto mau ndaftar, terus Pak Mulyadi. Ada lagi Pak Muchsin yang dulu pernah daftar di PDIP. Nanti juga Pak Kholik, Pak Dawam, Pak Mahsun," kata Samsul Anam.
Tentang pengusungan calon bupati dan wakil bupati ini, DPC PKB Trenggalek punya pendapat yang berbeda antar pengurus. Ketua DPC Kholiq optimis berkoalisi dengan PDIP. Namun pengurus lainnya tidak langsung mengiyakan obsesi Kholiq. Karena DPC PKB yang mampu memberangkatkan calon sendiri ini harus mengusung sendiri dengan melalui mekanisme pendaftaran calon.
"Dua periode terakhir DPC PKB sukses memberangkatkan bupati. Tentu saja pada periode ini kami masih akan menjadi partai yang diminati calon," ucap Samsul Anam.
0 comments:
Post a Comment