Kunker Masal Sedot Rp 297 Juta

Kunker Masal Sedot Rp 297 Juta

TULUNGAGUNG - Kendati disorot publik, namun DPRD Tulungagung tetap melanggengkan kunjungan kerja (kunker). Di penghujung 2010 ini tidak hanya komisi II DPRD Tulungagung yang kunker ke Jakarta selama 3 hari. Komisi III dan IV juga kunker ke Ibukota RI tersebut. Keterangan itu dibenarkan Sekretaris DPRD Tulungagung Sutikno.

Menurut dia, kunker masal diawali komisi IV DPRD Tulungagung pada 6 Desember. Selama 3 hari, mereka ke Kantor Ditjend Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) R1. “Intinya, kunjungan membahas upaya Pemkab Tulungagung dalam meningkatkan kualitas pemuda di bidang olahraga,” kata Sutikno.
Sutikno melanjutkan, komisi III berangkat kunker pada 7 hingga 9 Desember. Tujuannya, Kota Tangerang, Banten. “Di Tangerang untuk mengetahui sistem manajemen perusahaan daerah dalam hal pengelolan pasar. Agar, PAD Tulungagung dari sektor pasar menjadi mening­kat,” katanya.

Sutikno mengatakan, kunker merupakan agenda resmi DPRD Tulungagung. Sebab, pelaksanaannya juga sudah terjadwal. “Mau bagaimana lagi? Kegiatan ini sudah terprogram. Selain itu, kunker merupakan salah satu tugas dewan,” paparnya.
Kunker tiga komisi menghabiskan dana APBD 2010 sebesar Rp 297 juta. Pasalnya, harga satu paket kunjungan kerja, setiap komisi Rp 99 juta. “Karena harga kunjungan kerja per paket nominalnya di bawah Rp 100 juta, maka prosedur lelangnya menggunakan cara pemilihan rekanan,” imbuh Sutikno.

Agenda kunker tiga komisi mendapat sorotan Direktur Lembaga Peningkatan Kapasitas Daerah (LPKD) Tulungagung Muhammad Zainurohman. Menurut dia, kunker merupakan pemborosan uang rakyat. “Bagi kami, mereka itu tidak punya malu. Sebab, saat ini sedang marak pembahasan moratorium terkait kunker dewan, tapi mereka malah pelesir berjamaah,” katanya.
Sebenarnya, LPKD tidak sepenuhnya mempersoalkan kunker dewan. Asal yang mereka lakukan jelas, dan memiliki hasil nyata. “Semua hasil kunker harus mereka dipresentasikan dan dipertanggungjawabkan ke publik,” kata Muhammad Zainurohman.

Pria berusia 30 tahun ini mengatakan seharusnya sebelum kunker, DPRD Tulungagung melibatkan beberapa elemen masyarakat. Me­reka diajak membahas persoalan-persoalan yang perlu diperhatikan.