Keluarga Pejabat Monopoli Proyek

Keluarga Pejabat Monopoli Proyek, Main Tunjuk, Capai Rp 3,8 Miliar
 
TULUNGAGUNG – Program percepatan di Dinas Pendidikan (Dindik) Tulungagung 2010 diduga dimonopoli keluarga pejabat. Indikasinya, yang mengerjakan proyek sebesar Rp 3,8 miliar itu adalah keluarga pejabat teras. Inisialnya S dan A.
Juga, pelaksanaan program yang dana dari APBN itu tidak melalui lelang. Namun menggunakan sistem penunjukan langsung alias PL.

“Informasinya, pelaksanaan program ini didominasi rekanan keluarga pejabat. Sementara, pihak yang lain gigit jari,” ujar Sekretaris Lembaga Pengembangan Kapasitas Daerah (LKPD) Tulungagung Muhamad Maliki.
Pemuda berusia 28 tahun ini mengatakan, A yang diduga mengatur spesifikasi teknis (spek) barang yang dikerjakan. Dengan begitu, hanya dia yang bisa menggarap proyek tersebut. Sedang S menggunakan CV lain mendapat garapan. “Spesifikasi jenis maupun kebutuhan ditentukan salah satu rekanan. Hal itu mengakibatkan rekanan lain tidak mampu melaksanakan program ini,” terangnya.

Muhamad Maliki berharap, ada­nya transparansi penggunaan dana percepatan di Dindik Tulung­agung. Sebab, dana gelontoran pemerintah pusat pada 2010 relatif besar Rp 3,8 miliar.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabiddikmen) Dindik Tulungagung Marjadji mengakui menerima bantuan dari pemerin­tah pusat berupa dana percepatan Rp 3,8 miliar. Bahkan dirinya yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dana diberikan kepada 63 SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA di Kabupaten Tulungagung.
“Program ini merupakan salah satu pengganti dana alokasi khusus (DAK) yang tidak cair pada 2010. Masing-masing lembaga mendapat Rp 50 juta,” katanya.

Marjadji mengelak jika program ini didominasi rekanan keluarga pejabat. “Tidak benar itu. Buktinya, rekanan lain juga melaksanakan,” jelasnya.
Menurut dia, dana percepatan sengaja menggunakan sistem penunjukan langsung (PL). Karena nominal masing-masing proyek Rp 50 juta. “PL boleh asal nominal proyek di bawah Rp 50 juta,” ucapnya.
Mardjaji mengatakan, dari Rp 3,8 miliar, sekitar Rp 2,7 miliar untuk renovasi gedung 50 lembaga pendidikan. Sedang Rp 1,1 miliar untuk 23 lembaga pendidikan. Dana digunakan mencukupi mebeler serta pengadaan teknik informatika (TI), seperti laptop dan lain sebagainya,” jelasnya.