Pangkas PTT yang Bermasalah

TULUNGAGUNG – Tidak hanya Dinas Pendidikan Tulungagung saja yang bermasalah dengan pendataan guru tidak tetap (GTT). Kondisi nyaris serupa juga terjadi di Dinas Kesehatan Tulungagung. Diduga data 73 pegawai tidak tetap (PTT) Dinas Kesehatan Tulungagung tidak memenuhi persyaratan
Hal itu berdasarkan keterangan anggota komisi I DPRD Tulungagung Imam Ngaqoib kemarin. “Setelah kami cross-check di lapangan, 73 PTT Dinas Kesehatan yang datanya masuk BKD itu rata-rata rekrutmen 2006 ke atas. Bukan 2005 ke bawah,” ucapnya.
Politisi dari PAN ini mengatakan, pihaknya meminta kepada BKD Tulungagung untuk memangkas data PPT dinkes yang rencananya diusulkan masuk kategori II. Maksudnya, PTT tersebut dibiayai non APBD/APBN.
“Berdasarkan pantauan kami, ba­nyak PTT yang memanipulasi data.
Sejatinya mereka mengabdi sejak 2006 namun, namun data mereka disulap. Diubah menjadi masuk 2005,” katanya.
Lantas, bagaimana dengan GTT Dinas Pendidikan Tulung­agung? Menurut Imam Ngaqoib, yang ditengarai lolos pendataan kategori I hanya 81 GTT. Meski begitu, bukan tidak mungkin bakal menyusut lagi. “Sebab, dari 81 GTT masih ditemukan yang tidak memenuhi persyaratan,” ucapnya.
Kendati banyak yang dicoret, namun satu orang GTT kemarin dinyatakan lolos seleksi CPNS tahun 2010. “Sebenarnya, terdapat 1 GTT yang ditengarai sesuai data base, namun semua itu akhirnya tidak berarti. Karena, dia lolos dalam seleksi CPNS kemarin,” kata Kepala Bidang Pengembangan dan Penelitian BKD Tulungagung Sunaryo.
Sementara itu, Kepala BKD Tulungagung Kusmadi ketika dikonfirmasi mengaku tidak mempermasalahkan keputusan komisi I DPRD Tulungagung. Pihaknya bersedia memangkas jumlah PTT Dinas Kesehatan maupun di Dinas Pendidikan Tulungagung yang bermasalah. “Tidak masalah. Jika kehendak mereka seperti itu, akan kita turuti,” katanya.